Thinkstock
Metrotvnews.com, Jakarta: Head of Geneva Internet Platform Jovan Purbalija datang ke Kemenkominfo pada hari ini, Selasa (17/03/2015), untuk memberikan kuliah umum mengenai internet governance atau tata kelola internet.
Jovan menjelaskan bahwa secara garis besar, negara-negara di dunia terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah kubu non-governmental, yaitu negara-negara yang mendukung tata kelola internet tanpa campur tangan dari pemerintah, dengan AS sebagai contoh. Sementara kubu kedua adalah kubu intergovermental, yaitu negara-negara yang percaya bahwa internet seharusnya diatur sepenuhnya oleh pemerintah, seperi Tiongkok dan Rusia.
Jovan percaya bahwa Indonesia dapat memiliki peran penting untuk menjembatani perbedaan pendapat antar kedua kubu tersebut. Dia merasa, Indonesia merupakan negara yang unik karena termasuk negara berkembang dengan penduduk Muslim terbanyak dan merupakan negara demokrasi. Meskipun begitu, Indonesia memilih menggunakan metode multistakeholders untuk membuat kebijakan mengenai internet.
"Pemerintah berdiskusi dengan berbagai komunitas yang ada di masyarakat untuk membicarakan mengenai peraturan yang akan dibuat," kata Jovan. "Hal ini penting karena, pertama setelah peraturan tersebut disahkan, akan ada lebih banyak orang yang memang akan mengikuti peraturan tersebut. Kedua, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain."
Saat ditanya bagaimana cara Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan yang ada antar negara-negara yang berbeda, Jovan menjawab, "Indonesia bisa menceritakan mengenai tata kelola internet mereka. Hal ini bisa menjadi sebuah cerita yang meninspirasi."
Jovan mengatakan, proses untuk menjembatani perbedaan pendapat yang ada pasti akan memakan waktu dan energi. Meski begitu, dia percaya Indonesia dapat berperan dengan lebih aktif untuk membentuk masa depan internet.
ABE
Sumber : http://teknologi.metrotvnews.com/
Postingan
